STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FUNGSIONALISASI PENGAWAS SMA DI KABUPATEN NATUNA

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperoleh data profil pengawas sekolah jenjang SMA di Kabupaten Natuna; (2) memperoleh deskripsi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah di Kabupaten Natuna; (3) memperoleh gambaran faktor dominan yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan fungsionalisasi pengawas sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010; dan (4) memperoleh gambaran mengenai desain pengembangan pengawas sekolah yang harus disusun sebagai upaya menjadikan pengawas sekolah jenjang SMA di kabupaten Natuna sebagai pengawas yang professional.
Penelitian, ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian fenomenologis yang bersifat khusus (spesifik) dan menyeluruh (holistic). Bersifat khusus karena subyek penelitian adalah birokrat (pelaku kebijakan) dan implementator di bidang kepengawasan. Holistic atau menyeluruh karena dalam kajian ini bukan hanya menyangkut aspek kepengawasan, tapi juga administrasi publik. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan tekhnik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Temuan penelitian ini adalah : (1) Profil pengawas SMA di Kabupaten Natuna, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif belum memadahi. Indikatornya dapat dilihat dari tidak terpenuhinya rasio ideal seperti yang diamanatkan dalam Permenegpan RB No 21 Tahun 2010; (2) Kabupaten Natuna belum memiliki pengawas rumpun mata pelajaran Bahasa, IPS, OLahraga dan Seni Budaya; (3) Jarak geografis, alat transportasi dan kecilnya biaya operasional menjadi kendala utama pengawas SMA dalam menjalankan tupoksinya sesuai yang ada dalam Permenegpan RB No 21 Tahun 2010; (4) pelaksanaan pengawasan masih terfokus di pulau Bunguran Besar sedangkan Pulau Midai, Subi, Serasan Induk, Serasan Timur dan Pulau Laut hanya dilakukan supervisi selama 1 tahun sekali; (5) aparat pelaksana belum memahami isi, maksud dan tujuan kebijakan Permenegpan RB No 21 Tahun 2010. Hasil analisis implementasi Kebijakan Permenegpan RB No 21 Tahun 2010 tentang fungsionalisasi pengawas SMA di Kabupaten Natuna belum berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan belum ada pemangku kebijakan yang peduli dan serius untuk memberdayakan pengawas sekolah dalam tugasnya meningkatkan mutu dan manajemen pendidikan. Selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) mendorong pelaksanaan standar kualifikasi dalam pengangkatan pengawas sesuai permendiknas; (2) penyusunan operasional teknis fungsionalisasi pengawas SMA berdasar pada kondisi wilayah; (3) optimalisasi dan pembentukan tim koordinasi pengangkatan pengawas sebagai pelaksana tugas yang bekerja secara efektif dan efisien; (4) mendorong peningkatan biaya operasional dan kesejahteraan pengawas daerah khusus; (5) penguatan sistem teknologi informasi yang meliputi pemetaan kebutuhan pengawas, pengembangan karir dan pemberdayaan.