PERAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ANAK DI KOTA MEDAN MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Kota Medan Menurut Undang–undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perdagangan anak sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta nilai keadilan. Apabila dilihat dari sudut pandang nilai kemanusiaan, perdagangan anak merupakan tindakan yang tidak manusiawi, karena anak-anak secara paksa diperjualbelikan untuk kepentingan trafiker yang hanya ingin mengambil keuntungan. Anak-anak secara habis-habisan telah dieksploitasi secara seksual dan organ tubuhnya tentu saja hal ini sangat tidak adil bagi anak sebagai korban perdagangan. Mereka seharusnya mendapatkan hak hidup, hak atas pendidikan dan hak atas tumbuh kembangnya. Maka dengan ini penulis membuat penelitian tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif. Penulis mendeskripsikan hasil penelitiannya berlandaskan data yang diperoleh dari obeservasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Dengan jumlah Populasi keseluruhan staf PKPA 31 orang. maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling yang berarti sampel dipilih sesuai dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil sampel penelitian ini melalui wawancara dengan Bapak Misran Lubis yaitu Direktur Eksekutif PKPA, Ibu Azmiati Zuliah yaitu Koordinator PUSPA, Ibu Artika Novriyana yaitu Koordinator HRD, Ibu Eliza Fitriani Staf Perpustakaan dan Administrasi PUSPA, Ibu Intan Dirja Laila yaitu Staf PIKIR, dan Ibu Wiwik yaitu Advokat PUSPA. Untuk melengkapi hasil penelitian ini peneliti mengambil data korban anak yang ditangani oleh PKPA di sepanjang tahun 2013-2014. Menurut hasil laporan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada tahun 2013 terjadi 10 % kasus Perdagangan anak untuk prostitusi, Pada tahun 2014 terjadi 3% kasus perdagangan anak untuk prostitusi. faktor penyebab perdagangan anak adalah Disentegrasi keluarga, kondisi ekonomi khususnya kemiskinan, pertumbuhan jumlah anak gelandangan, tiadanya kesempatan pendidikan, tiadanya kesempatan kerja, jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak. Dalam Hal ini Pusat kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan berperan memberikan perlindungan dan bantuan konseling serta pemeriksaan psikologis terhadap korban serta orangtuanya, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan rehabilitasi korban di rumah aman dan memberikan penegakan dan bantuan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan.