PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA TEBING TINGGI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB kota Tebing Tinggi. Manfaat penelitian ini antara lain sebagai bahan masukan bagi masyarakat bahwa narapidana pada masa tahanannya dibimbing baik keterampilannya, agamanya, agar masyarakat dapat menerima mereka kelak setelah menjalani hukumnya serta sebagai bahan masukan bagi para pembaca yang meminati ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dijadikan literature dalam mengkaji ulang untuk perbaikan dan meningkatkan layanan pembinaan sekarang dan masa yang akan datang. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah 470 orang narapidana laki-laki dewasa di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tebing Tinggi. Dengan melihat jumlah populasi lebih dari 100 orang maka, penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu 47 orang narapidana laki-laki dewasa dengan teknik random sampling (acak sederhana). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, angket serta wawancara kepada responden. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik sederhana (persentasi).Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu Bentuk pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi adalah Pembinaan mental (Rohani) berupa ceramah/khotbah kepada narapidana yang dilakukan oleh para tokoh agama sesuai dengan agama masing-masing, Pembinaan keterampilan berupa (menjahit, membuat papan bunga, bengkel dll), Pendidikan formal (kejarpaket A, paket B, dan paket C). Pelaksanaan dalam setiap pembinaan dapat dikatakan cukup baik. Selain itu kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan yaitu Sarana dan Prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi belum bias dikatakan memadai karena kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang overcrowed, tidak sebandingnya jumlah petugas dengan narapidana, kemampuan para petugas yang kurang, tidak adanya pengawasan dari atasan maupun instansi yang terkait masalah kinerja para petugas.