IMPLEMENTASI HUKUM SYARI�

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tengah dalam mengimplementasikan hukum syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tengah khususnya pelaksanaan hukum maisir. Eksistensi Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tengah kembali dipertanyakan oleh masyarakat atas vakumnya kinerja pihak terkait dalam menerapkan syari’at Islam. Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah resah karena maraknya perjudian yang terjadi tanpa ada perhatian dan tanggapan serius yang berwujud tindakan pemberantasan perjudian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tengah yang berada di Jln. Yos Soedarso Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf atau pegawai di Dinas Syari’at Islam di Kab. Aceh Tengah yang berjumlah 33 Orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling, yang berarti sampel dipilih sesuai dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Untuk itu peneliti memilih responden yang dianggap paling berkompeten dalam memberikan data-data yang berkaitan dengan penerapan Syari’at Islam di Aceh Tengah. Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah staff internal di bagian Bina Hukum Syariat Islam dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam serta Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan adalah penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menarasikan hasil dari penelitian. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh tengah khususnya mengenai hukum maisir masih belum terlalu signifikan dan masih banyak kendala yang dihadapi. 1 penemuan yang menarik dalam penelitian ini adalah peneliti dan pihak terkait berusaha mencari kendala utama dalam penerapan hukum maisir yaitu adanya orang-orang tertentu yang menjadi back-up bagi pelaku maisir dalam artian adanya perlindungan yang diberikan oleh alat pemerintahan yang memiliki jabatan strategis kepada pelaku pelanggaran maisir.