PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAKINDONESIA DAERAH (KPAID) SUMATERA UTARA DALAM MEMBERIKANPERLINDUNGAN BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan AnakIndonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagianak berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana anak pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa anakberkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakpidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptifyaitu metode yang digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahanyang dihadapi pada situasi sekarang yang akan dilakukan dengan menempuhlangkah-langkah pengumpulan, identifikasi dan analisis pengolahan data. Penulismengambil lokasi penelitian di KPAID Sumatera Utara. Populasi dalam penelitianini hanya 5 orang sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jumlahpopulasi yang merupakan Komisioner di KPAID Sumatera Utara. Teknikpengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakanyaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalampenelitian ini diperoleh hasil bahwa kasus anak berkonflik dengan hukum yangmasuk ke daftar pengaduan KPAID Sumatera Utara didominasi oleh kasuspencurian, pelecehan seksual dan perkelahian. Secara keseluruhan peran KPAIDSumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik denganhukum cukup baik namun belum optimal. KPAID memiliki misi untukmenjauhkan anak dari penjara dengan mengedepankan penyelesaian masalah diluar proses formal peradilan (diversi) dan lebih menawarkan bentuk sanksipembinaan bagi anak berkonflik dengan hukum guna kepentingan masa depannya.Pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan segenap pihak yang terkait dalammasalah perlindungan anak terus dilakukan demi menyadarkan mereka dalam halperlindungan anak. Kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan perlindugananak cukup banyak terutama masalah koordinasi dengan pihak-pihak didaerahluar kota Medan mengingat wilayah kerja KPAID Sumatera Utara yang cukupluas sehingga tidak semua permasalahan perlindungan anak disetiap daerah dapatterkontrol dan ditangani dengan cepat