PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM MELINDUNGI HAK KAUM MARJINAL DI KOTA MEDAN JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat umum tentang keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di kota Medan dalam memperjuangkan hak kaum marjinal dan mengetahui penyebab Minimnya pendidikan yang dimiliki masyarakat marjinal terkhusus dibidang pengetahuan hukum.Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Sei Putih Timur 1 yang berjumlah 340 KK, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 10% dari populasi yang ada yaitu 34 KK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini ialah wawancara, observasi dan angket.Sedangkan teknik pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan rumus statistik sederhana.Dari hasil penelitian pada tabel-tabel penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum di kota Medan sangat berperan dalam penegakan hukum, apalagi advokad yang merupakan perangkat dari Lembaga Bantuan Hukum merupakan bagian dari Catur Wangsa Penegak Hukum yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim dan juga profesi tersebut dirumuskan dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang advokad semakin memberikan integritas yang tinggi dan penghormatan terhadap profesi hukum tersebut. Meskinpun Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai konsultan hukum, pemberi bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya ada kendala-kendala yang dihadapi seperti klien yang tidak bisa memberikan alat bukti di dalam persidangan pengadilan, terlalu besarnya pengaruh mafia peradilan, bentrok dengan aparat polisi, dan biaya proseo yang sering tidak sampai kepada orang yang membutuhkan tidak mengurangi semangat Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga penegak hukum.Oleh karena itulah dalam hai ini jelas terlihat bahwa Lembaga Bantuan Hukum sudah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.