IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN SANKSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEDAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pemberian Sanksi di Pengadilan Tindak Pidana Korpusi Medan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, angket dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik sederhana (persentase). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh badan pegawai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang berjumlah 12 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan seluruh jumlah responden yaitu Staf Pegawai, Hakim Karier, Hakim Ad-Hoc, Panitera, dan Panitera Pengganti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang berjumlah 12 orang. Adapun rumus teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian sanksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan adalah terwujud melalui transparansi kinerja Pengadilan Tindak Pidana Koruspsi Medan terhadap masyarakat. Dalam persidangan di Pengadilan, Hakim sebagai pemberi sanksi sudah memperlakukan semua orang itu adalah sama dihadapan hukum tanpa membeda-bedakan faktor apapun. Karena pada dasarnya semua orang adalah sama di depan hukum. Di dalam persidangan, Hakim juga sudah bertindak berdasarkan hukum dan sikap profesionalisme seorang Hakim dalam memutuskan perkara korupsi, hal ini terlihat dari setiap putusan di Pengadilan yang dapat diterima oleh semua orang. Dalam menyelesaikan berbagai perkara korupsi, hakim tidak pernah mencampur adukkan perkara dengan adanya unsur kekeluargaan atau unsur-unsur kedekatan lainnya. Hal ini terlihat dari sikap professional seorang Hakim dalam menindak sebuah perkara dan mampu menyelesaikannya dengan baik tanpa kekurangan apapun. Tidak ada pasal-pasal dalam Undang-Undang yang tidak sesuai dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan seorang Hakim kepada pelaku korupsi. Sehingga Hakim harus bekerja sesuai dengan aturan Undang-Undang yang mengaturnya. Maka akan terwujud implementasi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian sanksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Medan.