PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH (TAHUN 2000-2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2000 -2013.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Sejarah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian studi pustaka dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara, observasi lapangan, dokumentasi foto, dan studi kepustakaan. Untuk menganalisis data dilakukan beberapa tahapan yaitu pengumpulkan sumber, melakukan verifikasi data, menginterpretasi data, dan menarik kesimpulan.Dari hasil penelitian dilapangan diperoleh data bahwa Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya tetapi masih banyak kekurangan yang belum terlaksana dan menjadi suatu pembelajaran berjalannya Syariat Islam di kabupaten Aceh Tengah.Syari’at Islam bukanlah hal baru dalam kehidupan masyarakat Aceh, sebagai penganut agama mayoritas, nilai-nilai keislaman telah hidup dan berkembang serta dipraktikkan dalam setiap sisi kehidupan masyarakat secara turun-temurun, sejak pertama kali Islam masuk ke Aceh sekitar abad kedua Hijriah. Kerajan-kerajaan Islam yang ada di Aceh pada masa kejayaannya juga menjadikan hukum Islam (Alqur’an dan sunnah) sebagai dasar penetapan hukum dalam segala bidang kehidupan adat istiadat.Namun demikian, secara formal keberadaan Syari’at Islam baru diakui secara hukum dan dapat diterapkaan secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak saat itu, dimulailah era baru pelaksanaan hukum Syari’at di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana sejak saat itu hukum Islam sudah dapat dijadikan hukum positif dan memberi peluang sangat luas untuk melahirkan Qanun-Qanun Syaria’at yang dapat mengatur setiap sisi kehidupan masyaraakat Aceh, baik dalam bidang Ibadah, mu’amalah /ekonomi, ahwal al- syakhshiyah /hukum keluarga, jinayah, pidana, zakat dan bidang lainnya.