PERISTIWA MALARI DAN AKTOR-AKTOR INTELEKTUAL TERLIBAT DI DALAMNYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi politik pada orde baru dalam bidang ekonomi, keamanan dan sosial, untuk mengetahui peristiwa sejarah yang masih belum tuntas penyelesaiannya di zaman orde baru yaitu peristiwa Malari, untuk mengetahui pemikiran para aktor intelektual terhadap kebijakan pemerintah sehingga munculnya peristiwa Malari.Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode penelitian Studi Pustaka, yakni dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis, berupa buku, makalah, artikel, tesis, naskah maupun literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian Lapangan, yakni dengan mengumpulkan data penelitian langsung dari lapangan, khususnya dengan cara melakukan wawancara kepada orang yang terlibat dalam peristiwa Malari, telaah dokumen yang ada di Balai Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional Jakarta, mengumpulkan data dan informasi tentang masalah terkait peristiwa Malari, serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.Dari hasil penelitian maka diketahui bahwa dalam catatan sejarah aksi-aksi mahasiswa terlihat pada rezim Orde Baru. Aksi yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut kebijakan pemerintah yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi sementara keadilan dan kesejahteraan sosial diabaikan. Mahasiswa menuntut dan menolak dominasi ekonomi luar negeri yang andil dan berkuasa di tanah air, bahkan mahasiswa menolak kedatangan PM Jepang Tanaka yang ketika itu berkunjung ke Indonesia. Aksi mahasiswa berbuntut pada demonstrasi massal yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian besar di Indonesia. Aksi tersebut dinamakan dengan Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Konsep pemikiran mahasiswa melakukan aksi menuntut kebijakan pemerintah yang perlahan mematikan perekonomian rakyat. Pada peristiwa Malari peran militer terlihat sehingga dikaitkan dalam peristiwa Malari adanya rivalitas antara Soemitro dan Ali Moertopo. Selain militer peran jurnalis terlihat juga, yang mengakibatkan beberapa media ditutup seperti Nusantara, Harian Kami, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Mingguan Wenang, Pemuda Indonesia, majalah berita mingguan Ekspres, Pedoman, Suluh Berita, Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Pos. Beberapa media dibredel bukan karena apa yang mereka tulis, tetapi karena siapa yang menulis dan pemimpin redaksi media itu, yang dianggap merugikan pemerintah Orde Baru.