IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS BADAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA MEDAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaann Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek penelitian melalui ucapan, tulisan dan perilaku individu, masyarakat atau organisasi tertentu di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, angket dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik sederhana (persentasi). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan yang berjumlah 30 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan seluruh jumlah populasi yaitu 30 orang disebut juga dengan total sampling. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan berperan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Sebagai instansi yang bergerak dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, Badan Lingkungan Hidup Kota Medan tentu memiliki usaha-usaha untuk menciptakan lingkungan Kota Medan yang bersih, indah, nyaman dan berkualitas serta berupaya dalam peningkatan penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam hal ini, Badan Lingkungan Hidup Kota Medan menyediakan Pos Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) namun dalam prosesnya sengketa lingkungan hidup belum terselesaikan dengan maksimal karena belum adanya tersedia secara khusus Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.