PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN TANAH WARGA UNTUK PELEBARAN JALAN BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 2012 DI DESA SELAT BESAR KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Penilitian bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam menerapkan UU No. 2 Tahun 2012 yaitu mengenai kebijakan Pemerintah Desa dalam menggunakan tanah perkebunan warga untuk pelebaran jalan tanpa ada ganti rugi yang sesuai di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan Variabel Tunggal. Penelitian ini dilakukan di Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa selat besar yang terdiri dari 1456 KK. Teknik pengambilan sampel Random Sampling( acak sederhana ), maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah dari 1456 KK ( Kepala Kerluarga ) sebanyak 43 KK ( Kepala Keluarga )yang ditetapkan sebesar 15% dari tingkat presisi populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah observasi, angket dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa dalam penggunaan tanah warga untuk pelebaran jalan berdasarkan UU nomor 2 tahun 2012 di desa Selat Besar masih kurang baik terlaksana karena responden tidak mendapat ganti rugi atas kebijakan pemerintah desa yang merugikan warga atas kerusakan tanaman dan pengurangan lahan perkebunan untuk pelebaran jalan yang menggunakan tanah warga. Kekecewaan warga desa dalam kebijakan pelebaran jalan ini adalah kurangnya sosialisasi dalam pengambilan keputusan pelebaran jalan diperkebunan warga oleh pihak pemerintah desa. Sehinnga warga tidak mengetahui secara menyeluruh alasan pelebaran jalan tersebut, yang mengakibatkan kerugian materil pada warga desa tanpa mendapat ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun ganti rugi yang telah disepakati oleh pemerintah desa dengan warga desa. Responden menyatakan pemerintah desa masih kurang dalam menyesuaikan pembangunan disetiap dusun desa karena masih ada dusun yang belum mendapat pembangunan khususnya dalam pelebaran jalan seperti dusun Selat Cina, namun responden juga menyatakan bahwa secara keseluruhan pemerintah desa telah berusaha mengayomi masyarakat untuk lebih baik khususnya dalam kepentingan umum.