Efektivitas Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: 1). Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 2). Kendala dan hambatan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan 3). Mekanisme penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara langsung dengan tiga orang narasumber yaitu satu orang Kepala Seksi Pengadaan Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu dan dua orang masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pengadaan jalur kereta api Rantauprapat-Kotapinang dikategorikan kurang efektif, hal ini dikarenakan sampai dengan Juli 2019 pengadaan jalur kereta api Rantuprapat-Kotapinang masih berada pada tahap persiapan dengan persentase 60%, dan pembangunan fisik dengan persentase 0%. Dilihat dari Penlog yang dikeluarkan oleh Gubernur, sudah mengalami satu kali perpanjangan dengan masa berlaku 2 tahun. Untuk pelaksanaan pembayaran ganti rugi sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 3 September 2019 dilihat dari luas tanah belum mencapai 50%, namun dari segi bidang telah mencapai ≥ 50%. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu dikategorikan kurang efektif.