SIGNIFIKANSI PASAL 9 AYAT (2) HURUF B UU NO.3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA TERHADAP KETENTUAN PELATIHAN DASAR WAJIB KEMILITERAN BAGI WARGA NEGARA DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kelayakan pemberlakuan UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terkhusus pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf b. Dimana pasal ini menekankan mengenai wajibnya setiap warga negara mengikuti pelatihan dasar kemiliteran tanpa mengenal batas gender dan usia. Maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sebagai bahan referensi yang berguna bagi keberlangsungan produk hukum ke depannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif yang mana metode yang digunakan adalah studi pustaka. Kajian fokus utama dalam mengolah data dari penelitian ini didapatkan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pelatihan dasar kemiliteran. Didasarkan juga pada peraturan perundang-undangan dan teori yang terkait. Penemuan pada analisis ini yaitu banyaknya kecacatan hukum pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf b UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ini. Hal ini terlihat secara formil maupun materil. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan disebabkan ketidakjelasan hukum pada peraturan ini. Kesiapan pemerintah juga menjadi bahan yang harus dikaji kembali dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, serta mental warga negara Indonesia yang masih lemah.