KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS MASYARAKAT DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BATUBARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan perdagangan manusia (trafficking) sebagai bentuk pelanggaran HAM menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Dinas Sosial Kabupaten Batubara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menjawab, memecahkan, serta menggambarkan gejala sosial pada saat sekarang. Jumlah populasi dalam penelitian adalah 50 orang dari korban trafficking berdasarkan pendataan korban trafficking pada tahun 2012 di Kantor Dinas Sosial Batubara. Sampel dalam penelitian adalah seluruh populasi yang ada (total sampling), yakni sebanyak 50 orang. Untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan judul penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, angket, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tabel frekuensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini dapat mengatur perlindungan korban perdagangan manusia sebagai aspek yang penting dalam penegakan hukum, artinya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur pula hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.