Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Pematangsiantar Dalam Penegakan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL- PP) dalam penegakan peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, serta untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL- PP) dalam penegakan peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi lapangan secara langsung, wawancara kepada narasumber, dan pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang ditemukan di lapangan akan di analisis menggunakan triangulasi data dengan langkah-langkah reduksi data, Model data (display data) seperti penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung sebagai penertiban dan pembongkaran atas bangunan yang melanggar peraturan tersebut sesuai dengan Pasal 23 Angka 2 dimana dalam pelaksanaan penertiban tersebut bekerjasama dengan instansi terkait lainnya / SKPD. Kendala yang dimiliki yaitu kurangnya anggaran dan terjadinya konflik di lapangan hal ini dikarenakan tidak terimanya masyarakat ketika dilakukan pembongkaran, kemudian saat memberikan teguran dan melakukan pembongkaran pemilik bangunan tidak berada di tempat.