SIGNIFIKANSI PASAL 9 AYAT (2) HURUF B UU NO.3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA TERHADAP KETENTUAN PELATIHAN DASAR WAJIB KEMILITERAN BAGI WARGA NEGARA DI INDONESIA

Mazaya, Rini (2017) SIGNIFIKANSI PASAL 9 AYAT (2) HURUF B UU NO.3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA TERHADAP KETENTUAN PELATIHAN DASAR WAJIB KEMILITERAN BAGI WARGA NEGARA DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UNIMED.

[img]
Preview
Text
1. NIM. 3133111038 COVER.pdf - Published Version

Download (9kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. NIM. 3133111038 APPROVAL SHEET.pdf - Published Version

Download (542kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. NIM. 3133111038 ABSTRACT.pdf - Published Version

Download (87kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. NIM. 3133111038 PREFACE.pdf - Published Version

Download (20kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. NIM. 3133111038 TABLE OF CONTENT.pdf - Published Version

Download (94kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. NIM. 3133111038 APPENDICES.pdf - Published Version

Download (88kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. NIM. 3133111038 CHAPTER I.pdf - Published Version

Download (220kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. NIM. 3133111038 CHAPTER V.pdf - Published Version

Download (95kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. NIM. 3133111038 BIBLIOGRAPHY.pdf - Published Version

Download (232kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kelayakan pemberlakuan UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terkhusus pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf b. Dimana pasal ini menekankan mengenai wajibnya setiap warga negara mengikuti pelatihan dasar kemiliteran tanpa mengenal batas gender dan usia. Maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sebagai bahan referensi yang berguna bagi keberlangsungan produk hukum ke depannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif yang mana metode yang digunakan adalah studi pustaka. Kajian fokus utama dalam mengolah data dari penelitian ini didapatkan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pelatihan dasar kemiliteran. Didasarkan juga pada peraturan perundang-undangan dan teori yang terkait. Penemuan pada analisis ini yaitu banyaknya kecacatan hukum pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf b UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ini. Hal ini terlihat secara formil maupun materil. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan disebabkan ketidakjelasan hukum pada peraturan ini. Kesiapan pemerintah juga menjadi bahan yang harus dikaji kembali dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, serta mental warga negara Indonesia yang masih lemah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK
Thesis advisorSiregar, Mhd. Fahmi197108132005011001
Call Number: SK-2017 PKN 102
Keywords: SIGNIFIKANSI, WAJIB MILITER, PRO DAN KONTRA
Subjects: K Law > K Law (General) > K3154 Constitutional law > K3171 Constitutional principles
U Military Science > U Military Science (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial > Pendidikan Pkn
Depositing User: Mr Maknun
Date Deposited: 21 Dec 2017 11:56
URI: http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/27972

Actions (login required)

View Item View Item