Br Tarigan, Putri Juliani TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBINAAN GELANDANGAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL (Studi Kebijakan Dinas Sosial Kabanjahe). Undergraduate thesis, UNIMED.
3212411022_Cover.pdf
Download (60kB)
3212411022_Lembar_Pengesahan.pdf
Download (278kB)
3212411022_Abstrak.pdf
Download (150kB)
3212411022_Kata_Pengantar.pdf
Download (150kB)
3212411022_Daftar_Isi.pdf
Download (96kB)
3212411022_Daftar_Gambar.pdf
Download (32kB)
3212411022_Daftar_Tabel.pdf
Download (33kB)
3212411022_Daftar_Lampiran.pdf
Download (35kB)
3212411022_BAB_I.pdf
Download (405kB)
3212411022_BAB_II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (687kB)
3212411022_BAB_III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (371kB)
3212411022_BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (952kB)
3212411022_BAB_V.pdf
Download (89kB)
3212411022_Daftar_Pustaka.pdf
Download (232kB)
Abstract
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pembinaan gelandangan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial di Dinas Sosial Kota Kabanjahe, dan menganalisis Faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya angka gelandangan di Kota Kabanjahe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Kabanjahe. Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabanjahe telah memiliki landasan hukum yang jelas, baik yang tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, maupun peraturan daerah. Dari sisi normatif, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan kesempatan, dan perlakuan yang adil terhadap kelompok rentan. Meski demikian, pelaksanaanya di lapangan masih menemui berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pendamping, kurangnya fasilitas, serta lemahnya penyebaran informasi mengenai program. Akibatnya, tidak semua gelandangan memperoleh akses dan manfaat yang sama dari program pembinaan sebagian memang telah merasakan bantuan berupa kebutuhan pokok, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial, tetapi hasilnya masih bersifat sementara dan belum mampu meningkatkan kemandirian secara berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Keywords: | Tinjauan Hukum, Pembinaan gelandangan, Prinsip Keadilan Sosial |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Pendidikan Pkn |
| Depositing User: | Mr Setiady Setiady |
| Date Deposited: | 19 Nov 2026 08:26 |
| Last Modified: | 19 Nov 2026 08:26 |
| URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/70062 |
