Purba, Nisa Nurhasanah IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM MELINDUNGI KEBEBASAN BERBICARA (Studi di PWI Sumatera Utara). Undergraduate thesis, UNIMED.
3213311009_Cover.pdf
Download (51kB)
3213311009_Lembar_Pengesahan.pdf
Download (215kB)
3213311009_Abstrak.pdf
Download (149kB)
3213311009_Kata_Pengantar.pdf
Download (233kB)
3213311009_Daftar_Isi.pdf
Download (268kB)
3213311009_Daftar_Gambar.pdf
Download (69kB)
3213311009_Daftar_Tabel.pdf
Download (69kB)
3213311009_Daftar_Lampiran.pdf
Download (71kB)
3213311009_BAB_I.pdf
Download (466kB)
3213311009_BAB_II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
3213311009_BAB_III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (411kB)
3213311009_BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
3213311009_BAB_V.pdf
Download (99kB)
3213311009_Daftar_Pustaka.pdf
Download (250kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menjamin kebebasan berbicara bagi jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara. Kebebasan berbicara merupakan salah satu fondasi utama demokrasi yang sehat, sehingga implementasinya sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap wartawan di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Pers oleh PWI Sumatera Utara diwujudkan melalui berbagai mekanisme: (1) advokasi hukum dan pendampingan wartawan yang menghadapi intimidasi atau kriminalisasi, (2) sosialisasi, pelatihan, dan uji kompetensi untuk meningkatkan pemahaman hukum dan profesionalisme jurnalis, (3) fasilitasi hak jawab, klarifikasi, dan penerapan kode etik jurnalistik sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial, serta (4) koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar kasus sengketa pers diselesaikan sesuai mekanisme UU Pers. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah kendala, baik eksternal berupa penggunaan pasal karet dalam KUHP/UU ITE, tekanan politik, serta maraknya media tidak profesional; maupun kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan rendahnya partisipasi anggota. Dengan demikian, peran PWI Sumatera Utara dalam mengimplementasikan UU Pers dapat dikategorikan cukup signifikan meskipun belum optimal, karena masih terdapat hambatan struktural dan kultural yang membatasi efektivitas perlindungan kebebasan berbicara wartawan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Keywords: | Kebebasan Berbicara, Undang-Undang Pers, PWI, Perlindungan Jurnalis |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Pendidikan Pkn |
| Depositing User: | Mr Setiady Setiady |
| Date Deposited: | 19 Nov 2026 08:18 |
| Last Modified: | 19 Nov 2026 08:18 |
| URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/70060 |
