Naibaho, Linton PENERAPAN PRINSIP KEPATUHAN TERHADAP PASAL 71 DAN 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DALAM PENYALURAN BANSOS SELAMA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN DAIRI. Undergraduate thesis, UNIMED.
3212411021_Cover.pdf
Download (160kB)
3212411021_Lembar_Pengesahan.pdf
Download (349kB)
3212411021_Abstrak.pdf
Download (265kB)
3212411021_Kata_Pengantar.pdf
Download (218kB)
3212411021_Daftar_Isi.pdf
Download (249kB)
3212411021_Daftar_Gambar.pdf
Download (133kB)
3212411021_Daftar_Tabel.pdf
Download (134kB)
3212411021_Daftar_Lampiran.pdf
Download (157kB)
3212411021_BAB_I.pdf
Download (398kB)
3212411021_BAB_II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (765kB)
3212411021_BAB_III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (510kB)
3212411021_BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
3212411021_BAB_V.pdf
Download (368kB)
3212411021_Daftar_Pustaka.pdf
Download (287kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepatuhan terhadap Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan pasangan calon (paslon) terhadap Pasal 71 dan 73 serta mekanisme pengaturan pelarangan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan praktik politisasi bansos yang bertentangan dengan Pasal 71 dan 73 UU No. 10 Tahun 2016. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu relatif baik secara kelembagaan, namun dalam praktiknya menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, bukti, dan partisipasi masyarakat. Hal ini membuat penerapan prinsip kepatuhan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, transparansi dalam distribusi bansos, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan bansos pada masa Pilkada.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Keywords: | Kepatuhan, Pasal 71 dan 73, Penyaluran Bansos, Pilkada, Kabupaten Dairi, Bawaslu, KPU, Pengawasan. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Pendidikan Pkn |
| Depositing User: | Mr Setiady Setiady |
| Date Deposited: | 18 Nov 2026 07:05 |
| Last Modified: | 18 Nov 2026 07:05 |
| URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/70035 |
