PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, TINGKAT KEKAYAAN, KETERGANTUNGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA)

Permasalahan penelitian ini sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan predikat akuntabilitas kinerja di bawah B menunjukkan Kabupaten/Kota belum mampu menghasilkan kinerja sesuai standar yang ditetapkan dalam SAKIP. Penelitian bertujuan menguji pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kekayaan, ketergantungan dan belanja modal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Populasi penelitian sebanyak 33 Kabupaten/Kota selama 3 tahun 2021-2023, total populasi yang digunakan penelitian sebanyak 99 sampel menggunakan metode sampel jenuh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari Indeks hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
https://1data.menpan.go.id/ dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) yang telah diaudit oleh BPK RI https://e-ppid.bpk.go.id/. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software uji statistik SPSS 27. Penelitian memperoleh bukti empiris yaitu pertama, ukuran pemerintah, tingkat kekayaan, ketergantungan, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, ukuran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, tingkat kekayaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara. Keempat, ketergantungan secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kelima, belanja modal berpengaruh positif signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.