PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT KELURAHAN PARHORASAN NAULI KECAMATAN SIANTAR MARIHAT DALAM PENGIMPLEMENTASIAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NO. 28 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar, khususnya di Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, yang mengalami kendala serius akibat tidak tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) sejak dibongkarnya fasilitas tersebut karena pelebaran jalan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, seperti meningkatnya pembuangan sampah sembarangan dan menurunnya efektivitas pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah serta masyarakat dalam implementasi Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya di tingkat kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informasi Penelitian adalah kelurahan dan masyarakat kelurahan Parhorasan Nauli yang berjumlah 11 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas, lemahnya pengawasan dan koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan pembangunan kembali TPS, peningkatan sosialisasi, dan pengawasan agar pelaksanaan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 lebih optimal. Selain itu, efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2018 masih rendah akibat kurangnya fasilitas, lemahnya pengawasan dan koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat.