DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTABES MEDAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan diskresi, serta mengevaluasi efektivitas pemberian diskresi dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian di Polrestabes Medan telah dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Diskresi diterapkan dengan orientasi pada perlindungan korban, melalui prosedur yang sistematis dan akuntabel. Namun, terdapat berbagai hambatan, baik internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, maupun eksternal yang berkaitan dengan stigma sosial dan tekanan dari keluarga. Efektivitas diskresi dinilai tinggi dalam mempercepat penyelesaian kasus dan memberikan perlindungan yang lebih humanis kepada korban. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada dukungan regulasi yang harmonis dan kapasitas penyidik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas penyidik, penyediaan fasilitas yang ramah korban, serta penguatan regulasi untuk mendukung pelaksanaan diskresi yang lebih optimal. Dengan demikian, diskresi kepolisian bukan hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.