AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PERKAWINAN PENGUNGSI ROHINGYA DAN WARGA NEGARA INDONESIA (Studi Kasus Kota Medan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari
perkawinan antara pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (WNI),
dengan fokus pada kedudukan hukum perkawinan serta implikasinya terhadap hakhak
anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Status hukum pengungsi yang tidak
memiliki kewarganegaraan menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait
keabsahan perkawinan, pencatatan sipil, serta pelindungan hukum bagi pasangan
dan anak-anak mereka. Dalam penelitian ini, metode hukum normatif empiris
digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui
observasi,wawancara dan juga dokumentasi langsung dengan pihak-pihak terkait,
termasuk pengungsi Rohingya di Kamp pengungsian, pejabat imigrasi, dan
UNHCR,IOM dan DISDUKCAPIL. Analisis data dilakukan menggunakan model
Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak
dapat dicatat secara resmi karena tidak terpenuhinya syarat administratif, seperti
paspor dan kewarganegaraan, sehingga hanya sah secara agama namun tidak diakui
negara. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini mengalami kesulitan
memperoleh akta kelahiran dan berisiko menjadi stateless. Pelindungan hukum
menurut teori Philipus M. Hadjon belum berjalan efektif karena ketiadaan regulasi
yang adaptif. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif dan regulasi inklusif
yang menjamin kepastian hukum serta pelindungan hak anak dalam kerangka
keadilan dan negara hukum.