ANALISIS PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA SIMANABUN KECAMATAN SILAU KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN)

Dalam pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam
anggaran dana yang didapatkan dari Pemerintah Pusat ini, pemerintah Desa wajib
memperhatikan asas-asas tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Desa Simanabun di bidang pembangunan sarana prasarana
lingkungan. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu masyarakat
mempunyai perspektif negatif mengenai pengelolaan Dana Desa dalam
pelaksanaan pembangunan khususnya sarana prasarana lingkungan di Desa
Simanabun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur
Keuangan,Kepala Dusun, dan masyarakat. Sedangkan sumber data skunder
diperoleh dari dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian. Teknik untuk
menganalisis data yaitu dengan melalui tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, 2)
penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin
keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi
metode. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap
pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, transparan, partisipatif, dan
akuntabel. Bentuk transparansi dari pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun
yaitu dengan adanya prasasti-prasasti dalam setiap pembangunan yang dibangun
menggunakan Dana Desa. Kemudian bentuk partisipatif dari pengelolaan tersebut
yaitu sebelum adanya Musyawarah Rencana Bangunan Desa (MusRenBangDes),
yang dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai
pembangunan Desa. Sedangkan bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan Dana
Desa yaitu dengan adanya laporan mengenai pendapatan Desa, bentuk
pembiayaan belanja Desa, serta dana yang sudah digunakan dalam pembangunan.