Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Ketersediaan Sarana Pendidikan dan Sosial Di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) dampak pemekaran daerah terhadap ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Bener Meriah tahun 2023, (2) dampak pemekaran daerah terhadap ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Bener Meriah tahun 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, yang sekaligus dijadikan sebagai sampel dalam penelitian, dengan menggunakan Total Sampling, sumber data dalam penelitian ini berupa 1 orang aparatur pemerintah dan 2 orang tokoh masyarakat disetiap Kecamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi, data kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) dampak pemekaran daerah berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sarana pendidikan, pada tahun 2023, ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan variasi dalam tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sarana pendidikan pada Sekolah Dasar (SD), berada dalam kategori surplus dengan 132 unit, meskipun Kecamatan Bandar dan Kecamatan Bukit mengalami defisit. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikategorikan surplus dengan 58 unit dan telah melebihi standar minimum. Sebaliknya, Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami defisit dengan hanya 22 unit tersedia. (2) dampak pemekaran daerah juga berkontribusi dalam pemerataan sarana sosial, pada tahun 2023 Kabupaten Bener Meriah memiliki 2 rumah sakit, 13 puskesmas, serta 33 unit puskesmas pembantu, yang dikategorikan surplus atau mencukupi, namun terkecuali pada sarana balai pengobatan/klinik yang hanya tersedia 7 unit dan masuk ke dalam kategori defisit, kondisi defisit ini juga terjadi pada Kecamatan Bener Kelipah yang tidak memiliki puskesmas pembantu, karena jumlah penduduknya yang relatif rendah yakni 5.571 jiwa. Selanjutnya, jumlah masjid yang tersedia mencapai 154 unit, menunjukkan kondisi surplus bahkan telah melebihi, Namun, fasilitas gereja belum tersedia (defisit) yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang belum mencapai standar dalam pembangunan rumah ibadah yakni hanya sekitar 114 penduduk atau 0,6% dari seluruh total populasi.