ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya desentralisasi fiskal tidak mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pengelolaan keuangan daerah ternyata tidak dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti dengan total belanja modal seluruh APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 dan 2017 masing-masing hanya 14,8% dan 13,7% dari 30% target yang ditentukan pemerintah dalam APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara yang berjumlah 33. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga sampel penelitian sebanyak 25 Kabupaten/Kota. Data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diunduh dari situs www.djpk.kemenkeu.go.id pada periode 2015-2017. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan program IBM SPSS Statistik 25. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, 0,001 dan 0,027. Artinya tingginya Pendapatan Asli Daerah bisa digunakan untuk menggunakan dana tersebut pada Belanja modal. Transfer DAU dan DAK memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah lebih fokus menggunakan DAU dan DAK yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal. Kedua, variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal dibuktikan dengan hasil uji statistik dengan signifikansi sebesar 0.328. Dapat diartikan bahwa besarnya penerimaan Dana Bagi Hasil tidak mampu menjadi pengontrol atas pengalokasian anggaran belanja modal karena Dana Bagi Hasil sudah memiliki prioritas tersendiri dalam penggunaan dananya. Ketiga, secara simultan variabel Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus maka semakin besar aset yang dimiliki Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Belanja Modal. Namun, peningkatan Dana Bagi Hasil tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal.