Upaya Pemerintah Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Bidang Sosial Masyarakat Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah kota Tebing Tinggi untuk melakukan pencegahan berkembangnya pandemi COVID-19 dan salah satu kebijakan Pemko Tebing Tinggi menerbitkan peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 sebagai upaya kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Faktanya peraturan tersebut tidak dapat ditaati oleh semua kalangan masyarakat, masih banyak sekelompok masyarakat dan individu tidak percaya terhadap virus Covid-19 dan penularannya. Hal ini dapat disebabkan masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi atau edukasi terkait virus Covid-19. Tentunya hal ini akan membuat persebaran penularan virus Covid-19 semakin luas. Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada peraturan walikota (perwal) No 44 tahun 2020 yaitu pasal 9 sanksi dan pasal 10 sosialisasi dan partisipasi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah lokal dalam bidang sosial masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di kota Tebing Tinggi. Penelitian ini,menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles dan huberman (1944) yaitu : 1) reduksi data (data reduction); 2) peragaan data (data display); dan 3) penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Hasil yang didapatkan yaitu Satgas Covid-19 DISKOMINFO sebagai koordinator bidang sosialisasi dan partisipasi sudah banyak membuat kegiatan yang memberikan informasi dan edukasi sesuai dengan Perwal No.44 Tahun 2020 pasal 10 sosialisasi dan partisipasi di Kota Tebing Tinggi. Dengan dibagi menjadi dua arah, pertama turun langsung kelapangan yaitu siaran keliling dan mengadakan sosialisasi, selanjutnya menggunakan banyak media seperti media massa dan media sosial. Semua pelaksananaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya Satgas Covid-19 SATPOL PP sebagai koodinator bidang sanksi dalam menerapkan sanksi sesuai dengan Perwal No.44 Tahun 2020 pasal 9 sanksi menerapkan sanksi sosial seperti menyapu jalan, push up lima sampai sepuluh kali, kemudian menyanyikan lagu nasional seperti lagu Indonesia Raya, atau menyebutkan butir-butir pancasila. Darisegi pelaksanaan secara garis besar tidak ditemukan hambatan, tetapi sanksi sosial tersebut belum cukup untuk memberikan efek jera dibandingkan sanksi yang bersifat administratif.