Kepastian Hukum Perubahan Status Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas bagaimana kepastian hukum dari keputusan pengadilan tentang perubahan status jenis kelamin yaitu Putri Natasiya, seorang karyawan swasta di Kota Surabaya yang telah mengajukan permohonan untuk merubah status jenis kelamin dan dalam Penetapan PN Surabaya Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN Sby dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan mengenai perubahan status jenis kelamin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 184/Pdt.P/2020/PN Sby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research (metode penelitian kepustakaan). Ada pun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Dokumentasi yaitu mencari data dan informasi melalui buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen resmi dan terpercaya serta akurat yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam perubahan status jenis kelamin. Pertama, kepastian hukum bagi seorang penderita kelamin ganda berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bersifat perbaikan administratif dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Administrasi Kependudukan yaitu berkaitan dengan pencatatan perubahan nama dan perubahan jenis kelamin dari seseorang yang telah mengalami perubahan kelamin. Hakim pengadilan negeri Surabaya melakukan langkah kemajuan hukum yang baik dalam menetapkan status kelamin dari laki-laki ke perempuan, karena belum ada aturan yang jelas tentang perubahan jenis kelamin, pertimbangan hakim pengadilan negeri Surabaya berdasar kepada perspektif Hak Asasi Manusia pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta kondisi fisik sesuai dengan pemeriksaan medis