PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Melihat jumlah kekerasan seksual terhadap anak yang semangkin tinggi dan meresahkan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat menganai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual di tinjau Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Iskandar Muda No. 272, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan adalah dengan bertindak cepat dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak, dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa anak adalah penerus bangsa Indonesia ini. Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh korban, salah satunya menyediakan rumah aman untuk korban agar korban cepat memulihkan trauma yang dideritanya.Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mengalami kendala-kendala, salah satu kendalanya yaitu pihak tidak semua orang mau melaporkan kasus kekerasan seksual ini karena yang melakukan pelecehan tersebut adalah orang terdekatnya, sehinggga mereka lebih memilih untuk menutupi kasus tersebut. Dan permasalahan yang lainnya yaitu masalah ekonomi. Yang mana pada saat melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan biaya, salah satunya untuk mengurus surat-surat dan juga biaya transportasi