PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI KORUPTORDI INDONESIA (Studi Deskriptif Mahasiswa Angkatan2012 Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai persepsi mahasiswa terhadap eksistensi hukuman mati dalam pidana Indonesia dan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dengan melakukan studi deskriptif pada mahasiswa jurusan PPKn angkatan 2012. Korupsi merupakan masalah utama yang menyita banyak perhatian masyarakat luas. Korupsi berdampak sangat luas dan sistematis serta kompleks sehingga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Namun sebagai kejahatan luar biasa, ternyata masyarakat menganggap bahwa hukuman bagi koruptor di Indonesia masih terlalu rendah dan belum memenuhi ekspektasi keadilan masyarakat. Disparitas hukuman koruptor masih dirasakan masyarakat. Hukuman mati diyakini dan dipilih masyarakat sebagai pilihan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera. Mayoritas masyarakat menginginkan koruptor agar dihukum mati. Namun pertentangan tentang eksistensi hukuman mati baik dalam hukuman bagi korupsi maupun dalam sanksi pidana di Indonesia menuai kontroversi dengan alasan penegakan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dengan teknik pengumpulan data observasi dan angket. Jumlah populasi dalam penelitian berjumlah 147 orang dan yang menjadi sampel adalah jumlah 20% dari populasi yakni sebanyak 30 orang dengan menggunakan metode purposive/judgemental sampling dengan dengan kriteria aktif di organisasi kemahasiswaan dan meraih IPK terakhir ≤3.00. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis sederhana menggunakan perhitungan persentase yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mahasiswa mayoritas setuju dengan hukuman mati baik dalam hukum positif di Indonesia serta penerapannya terhadap koruptor. Perdebatan hukuman mati melanggar HAM tidak menjadi pertimbangan penting. Mahasiswa yg menolak hukuman mati bagi koruptor tidak menjadikan alasan HAM sebagai pertimbangan utama. Hukuman mati dianggap mahasiswa sebagai terobosan yang harus diambil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini tidak lain disebabkan kekecewaan atas penegakan hukum terhadap koruptor yang masih dirasakan.