PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI KPAID PROVINSI SUMATERA UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan lembaga perlindungan anak
dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan
seksual dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi lembaga perlindungan anak
dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan
seksual. Penelitian dilakukan di KPAID Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh komisioner KPAID Provinsi Sumatera Utara dan
sampelnya adalah seluruh populasi yaitu komisioner KPAID Provinsi Sumatera
Utara sebanyak 9 (sembilan) orang. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu
variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas dari penelitian
ini adalah peranan lembaga perlindungan anak. Sedangkan yang menjadi variabel
terikat adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Teknik pengumpulan
data yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara dan
arsip/dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah data
tersebut diolah dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan
dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara
sistematis. Dalam penelitian ini, diperoleh hasil penelitian bahwa kasus kekerasan
seksual pada anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil
penelitian, dapat dilihat bahwa KPAID Provinsi Sumatera Utara sudah
menjalankan peranannya dengan baik namun belum sepenuhnya maksimal.
Peranan KPAID Provinsi Sumatera Utara antara lain merumuskan kebijakan
tentang perlindungan anak, melakukan pendampingan terhadap anak yang
menjadi korban kekerasan seksual, mendesak pemerintah provinsi untuk membuat
peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, mendesak
kabupaten/kota membentuk KPAID Kabupaten/Kota, serta mendesak KPAID
Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan tentang perlindungan anak. Kendala
yang dihadapi KPAID Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus
kekerasan seksual cukup banyak, diantaranya masalah sarana dan prasarana yang
tidak mendukung sehingga proses penanganan korban tidak maksimal dan
kurangnya bukti atau saksi yang dapat menjerat pelaku kekerasan seksual
terhadap anak