PERAN BPD DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DESA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2004 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN DESA TANAH MERAH KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran BPD dalam mengawasi kenerja Kepala Desa dalam melaksanakan peraturan desa dan kebijakan pemerintahan desa di tinjau dari UU No. 32 Tahun 2004, maka peneliti menyebarkan anggket pada fungsioris desa dan pada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi responden sesuai sampel yang diambil secara keseluruhan dari jumlah populasi yakni sebanyak 21 responden. Hasil penelitian yang diperoleh melalui selebaran angket kemudian ditabulasikan dalam table-tabel yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan salah satu dari anggota BPD. Berdasarkan hasil dari pengelolaan data melalui teknik statistik sederhana dengan menggunakan tabel frekuensi dapat diperoleh bahwa hasil persentase yang mendukung hipotesis dari hasil tabulasi data sebesar 80%. Untuk itu peran BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan peraturan dan kebijakan pemerintahan desa di tinjau dari UU No. 32 Tahun 2004 dapat diterima dengan kriteria peran tergolong tinggi. Dapat dikatakan dilihat dari hasil pembangunan yang dilakukan hampir meningkatkan taraf hidup masyarakat namun belum sepenuhnya. Untuk itu, masih perlu peningkatan terhadap kinerja pemerintahan desa agar tujuan pembangunan pada umumnya dapat tercapai dengan lebih baik dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Adapun yang menjadi faktor penebabnya adalah adalah SDM yang dimiliki sebagian dari anggota BPD yang kurang memadai yang diakibatkan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki.