IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKKLAME ( STUDI KASUS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, kedua untuk mengetahui apa yang menjadi Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Perda tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi serta wawancara langsung secara mendalam dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena sering terkendala oleh beberapa hal yang dapat mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Begitu juga dengan proses pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini. Pemungutan pajak daerah dapat berlangsung dengan baik apabila wajib pajak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan benar. Hanya saja kondisi ideal ini tidak sepenuhnya dapat tercapai, apabila wajib pajak melakukan kesengajaan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.Kebijakan pajak reklame merupakan suatu kebijakan dari pemerintah yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut ialah untuk mengatur pelaksanaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, tujuan yang lainnya ialah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengurus pajak dan retribusi didaerahnya, sejalan dengan besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci