PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI NARUMONDA KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Pluralisme hukum adalah berlakunya dua perangkat hukum secara berdampingan dalam menyelesaikan satu permasalahan. Hal itu menunjukkan bahwa semua sistem hukum dengan institusinya mendapat peluang yang sama untuk dipilih dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini didisain sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui pluralisme hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Desa Narumonda Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir. Data diperoleh dengan teknik pengamatan berperan serta (partisipan observation) dan wawancara mendalam (in depth interview) dengan para tokoh masyarakat.Kajian ini mengungkap bahwa masyarakat Desa Narumonda mempunyai beberapa pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah. Di antaranya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur formal (pengadilan negeri/ ligitasi) maupun informal (musyawarah adat/ nonligitasi). Tetapi umumnya masyarakat Desa Narumonda lebih cenderung memilih mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara informal. Hal itu disebabkan karena nasyarakat masih patuh terhadap hukum adat dan keputusan-keputusan yang ditetapkan melalui musyawarah Dalihan Na Tolu. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur formal (pengadilan) cenderung menjadi pilihan masyarakat ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah adat pada institusi Dalihan Na Tolu.Mekanisme informal menjadi pilihan utama masyarakat, dengan alasan bahwa mekanisme tersebut murah, cepat, mudah, dan dapat menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat. Tetapi yang disayangkan, mekanisme informal ini belum menjadi bagian yang terintegrasi dari mekanisme atau sistem hukum yang didukung oleh pemerintah setempat secara sungguh-sungguh, sehingga keputusan-keputusannya bisa digugat ke pengadilan oleh pihak yang tidak puas.