TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SDN 178223 NADEAK BARIBA KABUPATEN SAMOSIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS.KK/2012/PN.MDN)

Penulisan proposal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana
korupsi dalam penyelenggaraan dan pengelolan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) di Kabupaten Samosir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan jenis penelitian perpustakaan (library research) guna menganalisis
Putusan No. 44/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. Dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan tindak pidana korupsi tentang menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dilihat
dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pada sifatnya penelitian ini digunakan
dengan penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu penulis
mengumpulkan data lalu diolah dan dianalisis dengan berpedoman pada normanorma,
asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang sebagai norma hukum
positif dianalisis menurut isinya dengan kata lain tidak menggunakan rumus atau
angka.
Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan bedah putusan dan
studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku literatur serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi
ini. Hasil penelitian yang didapatkan adalah : bahwa penerapan hukum pidana
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor
44/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam
Pasal 3 Jo 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Hakim
kurang jelih dalam pertimbangan-pertimbangannya, terutama pertimbangan yang
memberatkan terdakwa. Seharusnya status terdakwa sebagai anggota PNS dalam
hal ini Kepala Sekolah memberatkan terdakwa. Dari segi sanksi pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan yaitu sanksi pidananya hanya 1(satu)
tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).