IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (STUDI TENTANG KEBIJAKAN PERMENDIKNAS NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan standar pengawas sekolah pada Pengawas Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, melalui: (1) mendeskripsikan proses komunikasi dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau; (2) mendeskripsikan kesiapan sumber daya dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau; (3) mendeskripsikan proses disposisi dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau; dan (4) mendeskripsikan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau mulai Januari 2016 s.d Mei 2016. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan informan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kabid dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi dokumentasi, observasi dan triangulasi. Teknik Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang mengacu kepada teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses komunikasi pada implementasi kebijakan rutin dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Riau setiap tahun, namun porsi pelatihan perlu ditingkatkan; (2) pada ketersediaan sumber daya, jumlah sumber daya dalam implementasi kebijakan standar pengawas sekolah sudah mencukupi, namun ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam implementasi kebijakan standar pengawas sekolah belum memadai; (3) pada proses disposisi, semua pihak yang terlibat pada implementasi kebijakan standar pengawas memiliki komitmen dan mendukung implementasi kebijakan standar pengawas; dan (4) pada faktor struktur birokrasi, SOP yang digunakan pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau hanya mengacu kepada Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 dan Buku Kerja Pengawas. Implementasi kebijakan Standar Pengawas Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau masih memiliki hambatan sehingga perlu adanya penyempurnaan melalui peningkatan porsi atau volume pelatihan kepada pengawas satuan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, dan tersedianya SOP yang mendukung implementasi kebijakan.