Kekuatan Mengikat Perjanjian Pinjam Nama (Nomi nee) Dalam Penguasaan Tanah Oleh WNA Di Indonesia (Analisa Putusan Pe ngadilan Negeri Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian pinjam nama (nominee) dapat dikatakan sebagai penyeludupan hukum dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat perjanjian pinjam nama (nominee) dalam penguasaan tanah oleh WNA di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis putusan pengadilan No 787/Pdt.G/2014/PN.DPS. dengan prosedur Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, kemudian disimpulkan dengan menggabungkan data yang telah ada untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perjanjian nominee di Indonesia sering terjadi yang objek hukumnya yaitu tanah. Perjanjian nominee atas tanah sebagai objek hukumnya merupakan bentuk dari penyelundupan hukum, yang mana hal ini dapat membuat perjanjian nominee tersebut batal demi hukum karena perjanjian pinjam nama (nominee) ini bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal. Maka perbuatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Perjanjian nominee ini memungkinkan kepada WNA baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak atas tanah di Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan kepatutan dan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Bahwa yang berhak memilki hak atas tanah di Indonesia hanya WNI saja. WNA hanya bisa memiliki hak pakai dan hak sewa sebagai mana yang telah di tetapkan dalam Pasal 42 dan 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria