Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Salak I Kabupaten Pakpak Bharat

Musyawarah yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan BPD dalam hal pembentukan Peraturan Desa tidak semuanya merupakan gambaran atau wujud dari aspirasi masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh peran BPD yang mungkin kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat desa dan hubungan antara BPD dengan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa beberapa kali terjadi kesalahpahaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPD di Desa Salak 1 terhadap pembuatan Peraturan Desa dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan Peraturan Desa. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif serta studi lapangan, dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati, mewawancarai, serta mendokumentasikan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memaparkan data-data hasil penelitian di lapangan, yaitu dengan mendeskripsikan, menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa. Lokasi Penelitian di Kantor BPD dan Kantor Kepala Desa di Desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Subjek Penelitiannya adalah lima (5) orang Informan di Desa Salak 1. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan ialah pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data (display data) dan penarikan kesimpulan (verification). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa sudah terlaksana dengan baik, hanya saja kurang maksimal dikarenakan kelemahan beberapa anggota BPD yang kurang paham dengan fungsi BPD. Sehingga kendala dalam proses pembuatan Peraturan desa yaitu Aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa maupun BPD terkait dengan fungsi BPD dan hubungan kerjasama yang kurang terjalin antara BPD dengan Pemerintah Desa juga yang menyebabkan kesalahpahaman dalam proses pembuatan Peraturan Desa.