DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP FILIPINA DALAM PEMBEBASAN SANDERA 10 WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA FILIPINA OLEH ABU SAYYAF TAHUN 2016

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diplomasi yang dilakukPan oleh pemerintah Indonesia dalam membebaskan 10 Warga Negara Indonesia Dari Tangan Abu Sayyaf yang di sandera di Mindanao Filipina Selatan pada tahun 2016 dan apa kendala yang dihadapi dalam proses pembebasan sandera 10 WNI tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengkaji tentang fenomena sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam penelian ini adalah metode riset kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini merupakan penelitian yang memanfaatkan data sekunder yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan isu pembebasan sandera 10 WNI. Dari hasil analisis data yang dilakukan bahwa keberhasillan pemerintah dalam membebaskan sandera ke-10 WNI anak buah kapal Brahma 12 dan Tongkang Anand adalah hasil dari implementasi diplomasi total. Diplomasi total adalah diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa baik formal maupun nonformal untuk mempercepat penyelesaian masalah hubungan/politik luar negeri. Meskipun diplomasi total yang dijalankan melibatkkan bayak aktor tetapi tetap di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kunci keberhasilan diplomasi total ini adalah keterlibatan warga sipil dalam melakukan diplomasi terhadap kelompok penyandera Abu Sayyaf. Warga sipiil yang terlibat dalam melakukan diplomasi total ini adalah Umar Patek, Kivlan Zen, dan Nur Missuari. Diplomasi dilakukan secara diam-diam, artinya diplomasi di lakukan secara rahasia atau tertutup karena operasi ini juga termasuk bagian dari operasi inteljen. Pada saat proses pembebasan sandera kendala yang kerap dihadapi adalah sulitnya menjalin akses komunikasi terhadap para penyandera, selain itu lokasi penyandera sulit dideteksi karena Abu Sayyaf sering berpindah –pindah lokasi, dan wilayah Filipina selatan (jolo, Basilan, dan Mindanao) yang menjadi tempat para penyandera belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah Filipina karena medan yang cukup sulit yanng hanya dapat ditempuh lewat jalur udara dan jalur Laut.