HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE PASCA KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TAHUN 2002-2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Bagaimana hubungan kerjasama Indonesia dengan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015, 2. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015,3. Untuk mengetahui hambatan Republik Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah study pustaka (Library Research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengumpulkan informasi dari catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan,arsip, gambar dan karya monumental seseorang yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia dengan Timor Leste pasca kemerdekaan Timor Leste tahun 2002-2015. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka diproleh hasil bahwa sejak tanggal 17 Juli 1976 negara Timor Leste sudah resmi dan sah berintegrasi dengan negara Indonesia dan memproleh kemerdekaan pada tanggal 20 Mei 2002. Sesudah kemerdekaan Timor Leste maka penting bagi negara Indonesia untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara tersebut, dengan tujuan untuk merperbaiki posisi dan citranya dalam forum internasional. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini sudah berjalan cukup baik dan semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kerjasama yang dilakukan kedua negara ini terdapat dalam berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, kehutanan, dan sosial budaya. Dalam usaha membina hubungan kerjasama yang baik, terdapat beberapa permasalahan diantaranya tentang aset pemerintah republik Indonesia yang ada di Timor Leste, perbatasan wilayah, ekonomi ilegal dan pengungsi. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan melakukan registrasi dan repatriasi para pengungsi, menanamkan modal dan menetapkan batas wilayah antara kedua negara, percepatan pembangunan sarana dan prasarana diwilayah perbatasan, meningkatkan kemanan perbatasan serta melibatkan pemangku adat yang tinggal didaerah perbatasan sebagai penengah untuk memberi nasehat atau jalan keluar antara pemerintah kedua negara agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat.