PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN AKIBAT KESALAHAN PEMAKAIAN SENJATA API OLEH APARAT POLRI (STUDI PUTUSAN NO.59/PID.B/2014/PN.GST)

Perkara dalam putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Gst diawali dengan adanya penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri yang menyebabkan matinya korban. Penelitian ini secara mendalam dilakukan untuk mengetahui prosedur dan mekanisme penggunaan senjata api dilingkungan polri, dan analisis putusan No.59/Pid.B/2014/PN.Gst dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Analitis yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data skunder yang meliputi buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban akibat kesalahan pemakaian senjata api oleh aparat polri.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui prosedur dan mekanisme senjata api di lingkungan polrihanya dapat digunakan pada saat pemegang senjata api sedang menjalankan tugas atau sedang menjalankan perintah dinas. Senjata api perorangan digunakan dalam rangka tindakan Kepolisian berupa penegakkan hukum, pengamanan jiwa petugas atau masyarakat untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Primair Pasal 359 KUHPidana sebagaimana yang telah didakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia”. Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggungjawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pemidanaan.Instansi Kepolisian Sumatra Utara, Gunung Sitoli Kabupaten Nias Selatan hendaknya melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap aparat kepolisian yang diberi wewenang memegang senjata api. Rekruitmen dan penempatan anggota kepolisian harus dilakukan secara profesional. Hendaknya pembinaan dilakukan secara intensif dan merata terhadap anggota kepolisian dalam meningkatkan profesionalitasnya, khususnya pembinaan mental dan ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang anggota kepolisian.