PENCANTUMAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA DI KTP ELEKTRONIK DAN KARTU KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 Bertanggal 7 November 2017 yang menerima permohonan judicial review terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memasukkan prinsip-prinsip dan standar HAM dalam pertimbangan putusan yang bermuara pada pencantuman Penghayat Kepercayaan pada kolom agama di KTP elektronik dan Kartu Keluarga. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustaan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh hakim yang menangani permohonan uji materi Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Putusan MK Nomor Nomor 97/PUU-XIV/2016 Bertanggal 7 November 2017 ini memutuskan menerima permohonan para pemohon dengan pernuh pertimbangan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia terutama pada hak kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif yang kesemuanya diatur dalam UUD NRI 1945.