MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA PRODUK MAKANAN DAN MINUMANAN KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa
konsumen akibat beredarnya produk makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi di Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Pemprov Sumatera Utara. Jenis penelitian menggunakan penelitian
hukum Normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan
data primer dan data sekunder. Dengan prosedur Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah studi pustaka dan didukung dengan wawancara langsung secara mendalam dengan
beberapa narasumber untuk mendapatkan data, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam
penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif melalui tahappengumpulan data, reduksi,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Pemprov Sumatera Utara.
Hasil dari Penelitian yang diperoleh bahwa penyelesaian sengket konsumen di BPSK
pemprov Sumatera Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yaitu penyelesaian sengketa konsumen di BPSK di bagi atas 3 tahap
yaitu tahap pengajuan gugatan, tahap persidangan dan tahap Putusan. Hambatan secara
internal dapat berupa kendala kelembagaan, kendala pendanaan, kendala sumber daya
manusia BPSK, kendala peraturan, kendala pembinaan dan pengawasan, dan minimnya
koordinasi antaraparat penanggung jawab, sedangkan hambatan dari eksternal nya berupa,
kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum konsumen, kurangnya respon dan
pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen dan kurangnya
respon masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan lembaga BPSK.