ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPENGAWASAN SMK DI KOTA TEBING TINGGI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan kepengawasan
SMK di Tebing Tinggi berdasarkan model Mazmanian dan Sabatier. Subjek
penelitian ini adalah koordinator pengawas SMK dan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tebing Tinggi, kepala sekolah dan guru. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis dengan cara
reduksi, kategorisasi, sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
kemudahan, pertama, kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah homogen,
kedua, kebijakan ini menghendaki perubahan prilaku pengawas sekolah menjadi
pengawas yang berkinerja baik. Selain kemudahan, kebijakan ini juga mempunyai
kesulitan, yaitu : pertama, tidak adanya sosialisasi kebijakan kepada pengawas
sekolah. Selain itu, kabijakan ini masih menggunanakan format DP3 dalam
melakukan penilaian kinerja pengawas sekolah dan pemberhentian sementara
pengawas sekolah, kedua, keberagaman prilaku yang diatur dalam kebijakan ini
adalah heterogen. Struktur proses implementasi kebijakan yang terkandung dalam
kebijakan pengawasan SMK di Tebing Tinggi adalah pertama, kebijakan ini telah
disusun secara jelas sesuai dengan skala prioritas/urutan kepentingan bagi
pengawas SMK. Kedua, Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 menjelaskan tugas
pokok pengawas Kedua, kebijakan ini tidak mengatur tentang biaya untuk
pengawas sekolah. Ketiga, Kebijakan ini telah mendapat dukung dari dinas
pendidikan dengan cara membuat aturan-aturan seperti laporan bulanan dikumpul
setiap awal bulan. Keempat, . Pengangkatan pengawas lebih kepada jenjang karir
yaitu di mulai dari guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kelima, Kebijakan
ini memberikan akses formal pihak luar sangat terbatas. Faktor eksternal yang
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengawasan SMK di Tebing Tinggi
meliputi kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik yang tinggi, dan
kesepakatan kepemimpinan dan kepemimpinan pejabat pelaksana. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan pengawasan di Tebing
Tinggi belum dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB no. 21 tahun 2010