IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI DESA SIOPAT SOSOR KECAMATAN PANGURURAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pada Masyarakat Batak Toba di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan-Kabupaten Samosir. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui Triangulasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 189 Kepala Keluarga yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu, Dusun Lumban Ganda, Dusun Simaraek Bona-Bona dan Dusun Simanampang. Sampel dalam penelitian ini adalah 20% dari seluruh populasi yang ada dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik Random sampling secara sistematis dari ketiga dusun tersebut. Jumlah sampel menjadi 38 Kepala Keluarga dan satu orang pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir. Maka total sampel berjumlah 39 orang. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat Batak Toba di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dalam mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah masih rendah. Hal ini terbukti dari tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mendaftarkan hak milik atas tanahnya pada Kepala Desa dan BPN Kabupaten Samosir. Adapun kendala yang dihadapi masyarakat dalam kepemilikan atas tanah di Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dalam melakukan pendaftaran tanah adalah karena waktu yang lama dan biaya yang mahal. Selain itu, peran BPN dan Kepala Desa dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada masyarakat yang masih rendah. Dengan demikian banyak masyarakat tidak mengetahui bagaimana mendaftarkan hak milik atas tanahnya diakibat ketidakpedulian masyarakat serta peran Kepala Desa Siopat Sosor dan BPN Kabupaten Samosir dalam mensosialisasikan PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak terlaksana dengan baik dan menyeluruh pada setiap lapisan/golongan masyarakat.