IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 020263 KOTA BINJAI

Penelitian bertujuan untuk menemukan implementasi manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar dalam hal pemanfaatan partisipasi warga sekolah dalam penyusunan perencanaan program, transparansi dari penyusunan program dan akuntabilitas dari penyusunan program di SD serta untuk mengetahui hambatan, dan solusinya. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dari kepala sekolah, guru, tatausaha, dan komite sekolah. Penelusuran informasi dihentikan jika tidak ditemukan lagi data yang baru. Selanjutnya, dilakukan validasi data dengan triangulasi, penggunaan bahan referensi, mengadakan memberchek, serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBS di SD 020263 yaitu: (1) model penyusunan rencana kerja sekolah belum memenuhi prinsip-prnsip MBS antara lain masih kecilnya partisipasi dari warga sekolah dalam hal penyusunan rencana kerja; (2) pelaksanaan kegiatan dan penyusunan belum terbuka sesuai dengan prinsip transparansi, misalnya guru tidak mengetahui jenis-jenis kegiatan apa raja yang menjadi program sekolah; dan (3) dalam melaksanakan kegiatan dan program belum mendapatkan monitoring yang memadai, misalnya pembelajaran dikelas tidak dikontrol secara kontiniu, artinya ini akan merendahkan mutu dari aspek pembelajaran.Dan temuan diatas disimpulkan sebagai berikut: (1) Dalam penyusunan rencana kerja belum memenuhi prinsip MBS; (2) implementasi kegiatan dan program belum memenuhi transparansi; dan (3) pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program tidak kontiniu.Adapun rekomendasi yang penting untuk dipertimbangkan adalah: (1) Adanya transparansi penyusunan perencanaan MBS perlu disosialisasikan secara komprehensif kepada segenap warga sekolah. Demikian juga sebaliknya, peran kepala sekolah dan MBS juga perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat; (2) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBS mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat (publik). Di samping mengeliminasi (memberantas) praktek-praktek korupsi dana pendidikan di sekolah; dan (3) sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah perlu untuk ditingkatkan melalui pelatihan dan atau membuat persyaratan sehingga dapat lebih optimal dalam pengimplementasian MBS dengan harapan apa yang menjadi tujuan bersama yakni adanya peningkatan penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai.