PERAN PPNS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PPNS dalam menanggulangi
tindak pidana illegal logging di Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan di
Dinsa Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di JL. Sisingamangajara Km. 55 No.
14 Marindal Medan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis
penelitian hukum (yuridis empiris) yang ditinjau dari sudut sifatnya yaitu
penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun jenis data dalam penelitian
ini menggunakan data primer, dan data sekunder. Dengan prosedur pengumpulan
data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini
menggunakan Purposive Sampling yaitu menentukan sampel dengan
pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.
Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan
gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas
secara kualitatif, dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan
yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa upaya yang dilakukan PPNS dalam menanggulangi tindak pidana illegal
logging dengan memberikan himbauan kepada masyarakat, mendirikan pos
peredaran pengangkutan hasil hutan, meningkatkan kuantitas dan kualitas personil
dan melakukan penyuluhan hukum. Selain itu yang dilakukan PPNS untuk
menindak para pelaku saat tertangkap tangan dilapangan melakukan illegal
logging dengan menyita hasil illegal logging yang dijadikan sebagai barang bukti,
memberikan sanksi yang tegas beradasarkan Pasal 78 ayat (1-15) Undang-Undang
No. 41 Tahun 1999 kehutanan jika terbukti bersalah dan melakukan penahanan
sementara di kantor PPNS selama 1 hari (1x24) jam. Kendala yang dialami PPNS
dalam menangani kasus illegal logging yaitu objek penegakan hukum sulit
ditembus hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelaku utama (aktor
intelektual) yang sulit ditembus hukum, keterbatasan dana dan sarana dan
prasarana.