PENGHAPUSAN SISTEM SIBAYAK PADA STUKTUR PEMERINTAHAN MASYARAKAT KARO 1946 -1947

Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimna perjalanan pemerintahan Sibayak hingga di hapusnya
sistem pemerintahan Sibayak di Tanah Karo berganti menjadi sistem Demokrasi
pada masa setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan juga untuk mengeatui
bagaimana struk pemerintahan Karo setealah tidak menggunakan sistem Sibayak
lagi.Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah Kualitatif, dimana hasil
wawancara (interview Research) dengan narasumber yaitu beberapa masyarakat
Lingga yang mengetahui tentang sistem pemerintahan Sibayak di Tanah Karo
sesudah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dikumpulkan dan dideskripsikan,
kemudian ditambah dengan Study Pustaka (Library Reaserch) dengan
menambahkan kutipan dari sumber-sumber buku yang berkaitan dengan Sibayak
di Tanah Karo. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa
sitem pemerintahan Sibayak sudah ada sebelum datangnya bangsa Belanda,
namun guna menyederhanakan sistem pemerintahan di tanah Koloni mereka,
maka Belanda mengangkat empat Sibayak guna memimpin Tanah Karo dengan
luas kekuasaan yang berbeda pula. Menghilangnya sistem Sibayak di Tanah Karo
tidak sepenuhnya dihapuskan oleh pemerintah, walaupu ada kaitannya perubahan
sistem kekuasaan ini dengan revolusi sosial di Sumatra Timur. Bergantinya
sistem Sibayak menjadi sistem demokrasi di Tanah Karo lebih pada dikarenakan
raja yang memerintah tidak kembali ke desa tempat ia menjadi seorang Sibayak
dikarenakan ditahan dan di asingkan sehingga secara otomatis sistem
pemerintahan yang bersifat demokrasi dipilih masyarakat Karo sebagai sistem
pemerintahan yang baru. Begitu. Selain itu juga dikarenakan adanya Sibayak yang
tidak terkena dampak dari revolusi sosial yaitu Sibayak Suka.