ANALISIS GEOGRAFI TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perkembangan EkonomiWilayah Kabupaten Nias Selatan dan potensi sumber daya wilayah yang dimiliki(2) Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Nias Selatan Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nias Selatan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sekaligus sampel adalah Kabupaten Nias Selatan, dengan alasan yang menjadi sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nias Selatan tahun 2007-2011, produktivitas sumber daya alam Kabupaten Nias Selatan, dan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang meliputi jumlah sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana ekonomi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertumbuhan rata-rata PDRB ADHK Kabupaten Nias Selatan tahun 2007-2011 sebesar 4,34% dengan rata-rata kenaikan angka PDRB ADHK sebesar 43,334 miliar Rupiah per tahun dan sektor terbesar peranannya adalah pertanian sebesar 42,46%, sektor yang laju pertumbuhannya tinggi adalah industri pengolahan dengan pertumbuhan 8,18% per tahun, sektor yang laju pertumbuhannya terendah adalah sektor pertambangan, penggalian dengan pertumbuhan 2,96% dan sektor pertanian dengan pertumbuhan 3,47%. Potensi sumber daya wilayah pertanian terbesar terdapat pada komoditi padi sawah dan jagung dengan hasil produksi 44.493 ton dan 20.577 ton per tahun, perkebunan pada komoditi karet dan kopra dengan hasil produksi 7.831 ton dan 7.506 per tahun, peternakan dengan produksi telur sebesar 145.383 butir per tahun, dan perikanan dengan produksi 11.351.278 ton per tahun. (2) Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi Kabupaten Nias Selatan tahun 2007-2011 dilihat dari sarana pendidikan jumlah TK masih kurang dari kriteria penentuan baku, jumlah SD lebih dari kriteria penentuan baku, jumlah SMP lebih dari kriteria penentuan baku dan jumlah SMA lebih dari kriteria penentuan baku; jumlah sarana kesehatan RSU lebih dari kriteria penentuan baku, jumlah Puskesmas lebih dari kriteria penentuan baku, jumlah Puskesmas pembantu lebih dari kriteria penentuan baku, BKIA dan apotik kurang dari kriteria penentuan baku; fasilitas ekonomi yaitu bank masih kurang dari kriteria penentuan baku, pasar dan koperasi lebih dari kriteria penentuan baku.